Penemuan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan pembongkaran Kantor Bupati Intan Jaya, Papua Tengah, membuka peluang baru untuk mengungkap pelaku perusakan, pencurian, dan percobaan pembakaran gedung pemerintahan tersebut.
Barang-barang itu ditemukan masyarakat di sebuah lokasi yang berjarak sekitar 2,4 kilometer dari Kantor Bupati Intan Jaya pada Rabu, 4 November 2026. Temuan tersebut berupa alat pemasangan Wi-Fi, sepeda motor, brankas, dan inverter.
Dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu, pihak yang menemukan barang-barang tersebut mengatakan awalnya memperoleh informasi dari masyarakat mengenai keberadaan sejumlah barang yang diduga hilang saat insiden pembongkaran kantor bupati.
Setelah mendatangi lokasi, mereka mendapati beberapa barang yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut. Salah satu barang bukti berupa sepeda motor kemudian dibawa ke Polres Intan Jaya untuk dilaporkan kepada kepolisian.
Sepeda motor itu ditemukan tergeletak di antara rerumputan dengan kunci masih tertancap. Adapun brankas dan inverter belum langsung dievakuasi karena ukurannya berat. Pihak penemu meminta polisi melihat langsung lokasi penemuan.
Sekitar pukul 13.50 WIT, mereka mengaku diminta kepolisian untuk mengevakuasi barang-barang tersebut. Bersama Wim Z. Joani, sopir, dan sejumlah pemuda, mereka kemudian membawa barang bukti ke Mapolsek Sugapa.
Atas temuan tersebut, mereka mendesak Kapolres Intan Jaya bersama Polda Papua Tengah segera mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas pembongkaran, pencurian, dan dugaan upaya pembakaran Kantor Bupati Intan Jaya.
Mereka menilai kantor bupati bukan sekadar bangunan pemerintahan, melainkan aset negara dan daerah sekaligus pusat pelayanan publik. Gedung tersebut juga menjadi tempat sejumlah organisasi perangkat daerah menjalankan aktivitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut mereka, pemusatan sejumlah kantor OPD dalam satu gedung dilakukan dengan mempertimbangkan situasi keamanan di Intan Jaya.
Mereka juga menyebut peristiwa serupa telah terjadi sekitar lima hingga enam kali. Namun, menurut keterangan tersebut, sebagian besar kasus belum berhasil mengungkap pelakunya. Salah satu kejadian sebelumnya disebut pernah diselesaikan secara damai setelah seorang oknum anggota TNI menyampaikan permohonan maaf.
Karena itu, mereka meminta aparat penegak hukum tidak membatasi pemeriksaan hanya kepada masyarakat. Siapa pun yang diduga terlibat, termasuk oknum aparatur sipil negara maupun anggota TNI dan Polri, harus diperiksa sesuai ketentuan hukum.
Mereka juga meminta Bupati Intan Jaya memberikan ruang kepada kepolisian untuk memeriksa sejumlah pihak yang namanya disebut dalam isu yang berkembang di masyarakat. Nama-nama tersebut antara lain Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, mantan Sekretaris Daerah, pelaksana tugas Sekda, Kepala Dinas Keuangan, orang-orang dekat bupati, serta aparat keamanan.
Dalam pernyataannya, mereka menegaskan penyebutan nama-nama tersebut bukan merupakan kesimpulan bahwa pihak-pihak itu terlibat. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kebenaran informasi dan menghindari berkembangnya tuduhan tanpa dasar.
Mereka juga meminta polisi memeriksa personel keamanan yang bertugas di Intan Jaya. Alasannya, Kantor Bupati berada di kawasan yang dikelilingi sejumlah pos keamanan.
“Negara Indonesia adalah negara hukum,” demikian salah satu penegasan dalam pernyataan tersebut.
Penemuan barang-barang yang diduga berkaitan dengan kasus ini diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi penyidik untuk menelusuri rangkaian kejadian, mengidentifikasi pihak yang terlibat, serta mengungkap motif di balik perusakan fasilitas pemerintahan tersebut.
Hingga keterangan dalam rilis tersebut disampaikan, belum terdapat informasi mengenai hasil pemeriksaan kepolisian terhadap barang-barang yang ditemukan maupun penetapan tersangka dalam perkara ini.