Wakil Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (LEMASKO), Marianus Magnepeku, mengecam pernyataan anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Yohanes Kemong, yang mendesak Bupati Mimika Johannes Rettob segera mengundurkan diri dari jabatannya.
Marianus menilai desakan tersebut tidak tepat, terutama jika dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam menertibkan aktivitas perdagangan yang menggunakan badan jalan dan trotoar sebagai tempat berjualan.
Menurut Marianus, langkah penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mimika merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam menata wilayah perkotaan agar lebih tertib.
āMenurut saya, sangat tidak tepat jika seorang anggota DPR sampai mendesak Bupati Mimika mundur hanya karena kebijakan penertiban. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menata kota. Kebijakan yang diambil Bupati bersama jajarannya merupakan bagian dari upaya penataan wilayah,ā ujar Marianus.
Ia mengatakan, penataan kota merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Karena itu, kebijakan tersebut semestinya dilihat sebagai upaya menciptakan ketertiban, bukan dijadikan alasan untuk meminta kepala daerah meninggalkan jabatannya.
Marianus juga menyinggung keberadaan DPRK Mimika yang telah membahas aturan terkait penataan aktivitas perdagangan agar masyarakat dapat menjalankan usaha pada tempat yang semestinya.
Menurut dia, para pedagang tetap perlu mendapatkan ruang untuk menjalankan aktivitas ekonomi, tetapi penggunaan fasilitas umum seperti trotoar dan badan jalan juga harus memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Ia meminta para wakil rakyat, khususnya anggota DPR Papua Tengah, agar lebih mengedepankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah daerah apabila terdapat kebijakan yang perlu diperbaiki.
āKalau ada kebijakan pemerintah yang dianggap perlu diperbaiki, silakan berikan masukan. DPR seharusnya ikut mendukung pemerintah dalam melakukan penataan, sekaligus memberikan solusi. Bukan justru mendesak Bupati mundur dari jabatannya,ā katanya.
Marianus menilai Mimika merupakan daerah yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang suku dan daerah. Oleh sebab itu, penataan kota menjadi salah satu bagian dari upaya menjaga ketertiban dan kehidupan masyarakat yang harmonis.
Ia berharap polemik mengenai penertiban pedagang tidak berkembang menjadi persoalan politik yang justru menghambat upaya pemerintah daerah dalam membenahi tata kota.
āKalau memang ada yang perlu dikritisi, sampaikan dengan baik dan berikan solusi. Jangan setiap kebijakan penataan langsung dibalas dengan desakan agar Bupati mundur. Itu bukan jalan keluar,ā ujar Marianus.
Ia kembali menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Namun, kritik sebaiknya disampaikan dengan argumentasi dan solusi yang jelas, bukan semata-mata mendorong kepala daerah mundur dari jabatannya.