Dana Otsus Rp12 Miliar Disorot, Polres dan Kejaksaan Mimika Ditantang Periksa
Anggaran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp12 miliar untuk program pelatihan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika tahun 2026 disorot aktivis mahasiswi Geofani Pogolamun. Ia mendesak transparansi anggaran dan meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti keluhan peserta.
Sebanyak 30 peserta pelatihan public speaking dilaporkan mengeluhkan durasi pelatihan yang disebut tidak sesuai dokumen, makanan yang diduga basi dan dipenuhi ulat, biaya transportasi yang ditanggung sendiri, serta ketidakjelasan rincian anggaran.
Padahal, program tersebut dilaporkan menjadi bagian dari pelatihan bagi 502 orang asli Papua. Besarnya anggaran memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan dan apakah setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan?
Geofani mendesak DPRK dan Pemerintah Kabupaten Mimika meminta klarifikasi dari Disnakertrans, CV Jhoel Event Organizer, serta pejabat terkait. Polres Mimika dan Kejaksaan Negeri Mimika juga perlu memastikan apakah terdapat pengaduan dan indikasi pelanggaran yang layak ditindaklanjuti melalui pemeriksaan sesuai kewenangan.
Pemeriksaan perlu mencakup kontrak, durasi pelatihan, daftar kehadiran, bukti pembayaran, pengadaan konsumsi, serta realisasi anggaran. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, proses hukum harus berjalan berdasarkan bukti. Jika tidak, hasil pemeriksaan perlu disampaikan secara transparan.
Dana Otsus adalah uang rakyat Papua. Polres dan Kejaksaan jangan membiarkan pertanyaan publik menggantung tanpa kejelasan.