Warga Palang Areal Kantor Gubernur PBD, Tuntut Ganti Rugi Tanaman Tumbuh
Sebanyak sepuluh kepala keluarga (KK) warga marga Wombik, Kilometer 16, kembali melakukan aksi pemalangan akses masuk kawasan perkantoran Gubernur Papua Barat Daya. Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut pembayaran ganti rugi tanaman tumbuh yang belum dibayarkan selama tiga tahun di atas lahan seluas 55 hektare.Rabu (4/11/2026).
Aksi pemalangan ini telah berlangsung sejak dua hari lalu. Warga menuntut ganti rugi atas penggusuran lahan tanaman tumbuh di lokasi pembangunan Kantor Gubernur Papua Barat Daya, tepatnya di eks Stadion Wombik, Kilometer 16, Kota Sorong.
Berdasarkan pantauan tim liputan, kawasan pusat pemerintahan yang meliputi Kantor Gubernur, Kantor DPRP, dan Kantor MRP Papua Barat Daya hingga kini belum difungsikan secara keseluruhan.
Namun, salah satu gedung rumah susun lantai satu telah digunakan sebagai kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Papua Barat Daya.
Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Satpol PP terlihat keluar dari kawasan perkantoran karena aktivitas kerja terganggu akibat aksi pemalangan tersebut.
Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Papua Barat Daya, Vincen Baay, mengatakan aksi pemalangan dengan menggunakan kayu itu menyebabkan akses masuk perkantoran tertutup dan mengganggu aktivitas pelayanan serta pekerjaan pegawai.
Meski demikian, sejumlah pegawai Satpol PP tetap datang untuk melakukan absensi sesuai ketentuan yang berlaku bagi ASN.
” Kami sudah bernegosiasi sama pemilik lahan untuk bersabar pasti akan di bayar.namun mereka sudah berusaha ingin menemui Gubernur tidak berhasil akhirnya warga melakukan penanganan,” ujar Vincen di lokasi Kantor Gubernur Rabu pagi.
Vincen mengungkapkan, aksi pemalangan kembali dilakukan karena warga pemilik lahan dari marga Wombik yang berjumlah sepuluh KK belum berhasil bertemu dengan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, untuk membahas tuntutan ganti rugi tanaman tumbuh.
Sementara itu, aksi pemalangan di kawasan Kantor Gubernur Papua Barat Daya mendapat respons dari pihak kepolisian Polda Papua Barat Daya.
Aparat kepolisian turun ke lokasi untuk melakukan negosiasi dengan warga pemilik lahan guna mencari solusi atas tuntutan pembayaran ganti rugi tanaman tumbuh tersebut.