Malaysia Deportasi 205 PMI Bermasalah melalui PLBN Entikong
Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching mendampingi pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah dari Sarawak, Malaysia. Sebanyak 205 orang dideportasi Imigrasi Malaysia melalui perbatasan Tebedu–Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong.
“Mereka sebelumnya ditahan di Depo Tahanan Imigrasi (DTI) Bekenu, Miri, Sarawak karena berbagai pelanggaran hukum dan administrasi di negara setempat.” Kata Konjen RI di Kuching,Abdullah Zulkifli,Rabu 28 Oktober 2026.
Disampaikan Abdullah Zulkifli,pelanggaran WNI yang dideportasi tersebut mulai dari masuk ke Malaysia secara ilegal, bekerja tanpa visa kerja resmi, hingga melebihi batas izin tinggal. Permasalahan ini diantaranya membuat mereka harus menjalani proses hukum hingga akhirnya dideportasi.
Abdullah menyampaikan, proses pemulangan dilakukan melalui pendampingan Tim Perlindungan KJRI Kuching. Setiap kegiatan pemulangan melalui koordinasi bersama pemerintah Malaysia, dan kerjasama dengan Satgas di PLBN Entikong.
“Sebagian besar WNI atau PMI yang dideportasi ini tidak memiliki dokumen perjalanan sah atau bekerja tanpa izin resmi. Kami terus berupaya memberikan pendampingan agar proses pemulangan berjalan aman dan manusiawi,” ungkap Abdullah Zulkifli.
Ia menyebut, menjelang akhir tahun otoritas Malaysia memperketat operasi penertiban warga asing. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan angka WNI Deportasi, yang sebagian merupakan PMI yang terdampak penertiban pendatang ilegal di Sarawak.
Ditambahkan Abdullah, hingga 28 Oktober ini KJRI Kuching telah mencatat sebanyak 5.635 orang WNI dan PMI bermasalah telah dideportasi dari Malaysia sepanjang tahun 2026.
KJRI Kuching terus meningkatkan kerja sama dengan aparat Malaysia dan Satuan Tugas di PLBN Entikong untuk memastikan hak-hak WNI tetap terlindungi. Pendampingan dilakukan untuk memastikan proses deportasi berjalan sesuai prosedur.
“Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, kami mengingatkan seluruh WNI agar mematuhi aturan negara tujuan dan selalu menggunakan jalur resmi saat bekerja di luar negeri,” katanya