LEMASKO Minta Aparat Selidiki Isu Kapal Tatamailau Bawa 1.000 Dompeng ke Timika
Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) meminta aparat kepolisian, Pemerintah Kabupaten Mimika, dan PT Freeport Indonesia segera menyelidiki informasi mengenai dugaan kedatangan Kapal Tatamailau yang disebut-sebut membawa sekitar 1.000 orang pendulang dan 1.000 unit dompeng ke Timika.
Wakil Ketua LEMASKO, Marianus Maknaipeku, mengatakan informasi tersebut diperoleh dari sumber yang dinilainya terpercaya. Namun, ia meminta aparat melakukan investigasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut sebelum menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
“Kami meminta aparat kepolisian, khususnya Kapolres Mimika, bersama pemerintah segera membentuk tim investigasi. Kami juga berharap LEMASKO dan LEMASA dilibatkan untuk mengawal perlindungan hak-hak masyarakat adat,” kata Marianus dalam pernyataannya.
Menurut Marianus, wilayah Mil 21 hingga Pasir Hitam, termasuk kawasan di sekitar tanggul timur dan barat, berkaitan dengan hak adat lima kampung, yakni Koperapoka, Nawaripi, Ayuka, Nayaro, dan Tipuka. Ia khawatir aktivitas pendulangan emas menggunakan dompeng semakin menekan ruang hidup masyarakat adat Kamoro.
Karena itu, LEMASKO meminta pemerintah, kepolisian, dan PT Freeport Indonesia segera melakukan investigasi terhadap informasi dugaan kedatangan Kapal Tatamailau yang disebut-sebut membawa sekitar 1.000 orang pendulang dan 1.000 unit dompeng ke Timika.
Dompeng merupakan peralatan yang digunakan untuk menyedot material dalam aktivitas pendulangan emas. Penggunaannya di kawasan tersebut, menurut Marianus, perlu diawasi karena dikhawatirkan menimbulkan persoalan terhadap wilayah adat, lingkungan, dan keamanan.
Ia juga menyoroti keberadaan pendulang dari luar daerah yang menurutnya sebagian tidak memiliki KTP Kabupaten Mimika. Karena itu, ia meminta pemerintah dan aparat memeriksa identitas pendatang serta memastikan setiap aktivitas pendulangan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
“Pemerintah jangan diam. Kami meminta langkah antisipasi dilakukan sejak dini agar tidak terjadi konflik yang merugikan masyarakat asli Kamoro,” ujarnya.
Marianus mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penyediaan rumah singgah bagi pendatang yang belum memiliki tujuan atau tempat tinggal jelas. Menurut dia, penanganan pendatang perlu dilakukan melalui mekanisme yang tertib dan sesuai hukum, bukan dengan tindakan sepihak yang berpotensi memicu konflik.
Ia juga meminta PT Freeport Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah, kepolisian, dan lembaga adat untuk memeriksa aktivitas pendulangan di sekitar Mil 21 hingga Pasir Hitam. Ia berharap pengawasan dilakukan secara bersama-sama dan mengedepankan dialog dengan masyarakat pemilik hak adat.
Marianus mengatakan masyarakat di sejumlah kampung menghadapi kesulitan mencari ikan untuk kebutuhan sehari-hari maupun dijual. Kondisi tersebut, menurut dia, menambah kekhawatiran masyarakat apabila wilayah yang menjadi tumpuan penghidupan mereka semakin terdesak oleh aktivitas pendulangan.
Meski demikian, informasi mengenai rencana kedatangan Kapal Tatamailau, jumlah penumpang, serta jumlah dompeng yang disebutkan LEMASKO masih perlu diverifikasi secara independen. Kepastian jadwal kedatangan kapal dan muatannya juga perlu dikonfirmasi kepada pihak pelayaran serta instansi terkait.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat konfirmasi dari pihak kepolisian, Pemerintah Kabupaten Mimika, PT Freeport Indonesia, maupun operator Kapal Tatamailau mengenai informasi tersebut.
LEMASKO berharap aparat segera melakukan pemeriksaan untuk mencegah kesalahpahaman, menjaga keamanan, dan memastikan hak-hak masyarakat adat tetap dihormati sesuai ketentuan hukum.