DPC PKB Gresik Gelar Dialog Publik Soroti Persoalan Pondok Pesantren
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Gresik gelar dialog publik terkait Perbedaan data jumlah pondok pesantren dan persoalan administrasi di Gedung DPRD Gresik, Rabu (28/10/2026).
DPC PKB Gresik mencatat lebih dari 200 pondok pesantren dalam data internal partai, namun lain halnya data Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik mencatat sebanyak 139 pesantren.
M. Syahrul Munir, Ketua DPC PKB Gresik yang juga Ketua DPRD mengatakan bahwa dialog publik tersebut menjadi penting sebagai ruang untuk menghimpun berbagai persoalan yang dihadapi pesantren, seperti kelengkapan administrasi, perizinan pendirian, hingga keterbatasan fasilitas.
Partainya berupaya mengawal persoalan tersebut termasuk mendorong pelaksanaan kebijakan daerah yang berkaitan dengan fasilitasi pesantren.
“Pada dialog publik ini, persoalan pesantren yang kami bahas, terutama terkait fasilitas dan perizinan. Gresik sudah memiliki Perda yang mengatur fasilitasi pesantren. Karena itu, implementasinya perlu terus dikawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh pesantren,” kata M. Syahrul Munir, Ketua DPRD Gresik.
“Kami menemukan sejumlah persoalan nyata yang perlu ditindaklanjuti. Temuan tersebut akan kami rangkum dan kawal sebagai bagian dari tanggung jawab PKB dalam memperjuangkan kepentingan pesantren,” terang pemuda desa Tanggulrejo, Manyar Gresik ini.
Pihaknya menambahkan, ketidaklengkapan dokumen dan perizinan berpotensi menghambat pesantren dalam memperoleh bantuan. Karena itu, pendampingan terhadap pengelola pesantren dinilai penting agar mereka dapat memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.
Syahrul juga menyoroti keberadaan pesantren yang masih menggunakan nama pribadi lantaran kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan kendala dalam pengurusan administrasi dan pengelolaan kelembagaan, sehingga perlu mendapat perhatian lebih lanjut.
“Penyelarasan data antara PKB dan instansi terkait menjadi langkah penting agar pemetaan kebutuhan pesantren lebih akurat.” ungkapnya.
Dialog publik ini turut menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik S. Heriyanto dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Perekonomian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gresik Edy Hadisiswoyo sebagai narasumber.
Diharapkan, dialog publik ini tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menghasilkan tindak lanjut konkret untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi pondok pesantren di Kabupaten Gresik.
Melalui pengawalan administrasi, sinkronisasi data, dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi pesantren, PKB Gresik berharap dukungan pemerintah terhadap pesantren dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau lembaga yang membutuhkan.