Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran yang digelar hari ini membahas pelaksanaan Milangkala atau Hari Jadi Kabupaten Pangandaran ke-14. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Nurdin, dihadiri para Ketua Fraksi, anggota DPRD, serta jajaran perangkat daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Kabupaten Pangandaran.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Asep Nurdin secara tegas menyatakan penolakan terhadap penyelenggaraan Milangkala ke-14 yang direncanakan digelar pada pertengahan Oktober 2026 dengan pesta atau perayaan yang berlebihan.
“Kami di DPRD menolak keras Milangkala yang diisi dengan hura-hura. Tahun ini, peringatan hari jadi kita laksanakan sesederhana mungkin. Kita harus memiliki kepekaan sosial — menyadari bahwa masyarakat Pangandaran saat ini sedang tidak dalam keadaan yang baik. Sejumlah desa kini dilanda kekeringan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat cenderung menurun.”
Menurut Asep Nurdin, alokasi anggaran yang disiapkan untuk perayaan hendaknya dialihkan guna mengatasi persoalan nyata yang dihadapi warga.
“Alangkah baiknya anggaran Milangkala ditujukan langsung untuk menyelesaikan permasalahan yang dirasakan masyarakat luas. Kami menolak perayaan yang hanya menguras anggaran tanpa memberi manfaat nyata bagi warga,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Imat, menyampaikan dukungan penuh atas sikap tersebut. Ia menegaskan perayaan tetap dilaksanakan, namun dengan kesederhanaan dan tidak membebani masyarakat.
“Kami setuju dengan apa yang disampaikan Ketua DPRD. Milangkala tetap kita laksanakan, namun sederhana dan tidak membebani warga, khususnya masyarakat pedesaan. Saat ini, mereka lebih membutuhkan bantuan air bersih daripada pesta perayaan,” ujar Imat.
Imat menambahkan bahwa Milangkala ke-14 adalah momen bersejarah yang patut disyukuri seluruh warga Kabupaten Pangandaran, namun bentuk rasa syukur tersebut diwujudkan dengan kepedulian dan pelayanan yang tulus, bukan kemewahan acara.
