Bupati Intan Jaya Kecam Perusakan Kantor Pemerintah, Tegaskan Pelaku Harus Diproses Hukum
Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, S.Kom., S.H., M.H., mengecam tindakan pembongkaran dan perusakan fasilitas pemerintahan, termasuk dugaan upaya pembakaran gedung Kantor Bupati Intan Jaya, Papua Tengah. Ia menegaskan, aset pemerintah bukan milik pribadi atau kelompok tertentu, melainkan milik seluruh masyarakat yang harus dijaga bersama.
Pernyataan tersebut disampaikan Aner menyusul rangkaian peristiwa pembongkaran, pencurian, dan kerusakan sejumlah fasilitas di lingkungan perkantoran pemerintah daerah. Dokumentasi yang beredar memperlihatkan kondisi sejumlah ruangan yang mengalami kerusakan, termasuk bagian plafon dan fasilitas kantor. Terdapat pula dokumentasi aktivitas pembongkaran yang disebut berlangsung pada malam hari.
“Saya selaku Bupati Intan Jaya sangat menyayangkan tindakan perusakan aset daerah, baik gedung perkantoran maupun inventaris milik pemerintah. Aset tersebut bukan milik pribadi, melainkan milik pemerintah dan seluruh masyarakat Intan Jaya yang seharusnya dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama,” kata Aner.
Menurut dia, perusakan fasilitas pemerintahan merupakan tindakan yang merugikan kepentingan publik. Sebab, gedung perkantoran dan inventaris di dalamnya digunakan untuk menunjang administrasi pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
Aner juga menegaskan bahwa tidak ada pihak yang dapat dibenarkan melakukan perusakan fasilitas negara, terlepas dari latar belakang maupun kedudukannya.
“Saya tegaskan bahwa siapa pun yang dengan sengaja merusak fasilitas dan aset daerah, baik oknum TNI, Polri, ASN, maupun masyarakat, harus menyadari bahwa tindakan tersebut sama saja dengan merusak milik sendiri dan merugikan masyarakat. Setiap tindakan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Dugaan Pembakaran Perlu Diusut
Dugaan upaya pembakaran Kantor Bupati Intan Jaya menjadi perhatian serius karena berpotensi memperbesar kerusakan fasilitas pemerintahan. Dokumentasi kondisi ruangan memperlihatkan bagian interior yang mengalami kerusakan dan material yang tampak hangus.
Peristiwa tersebut memerlukan penyelidikan menyeluruh untuk memastikan penyebab kerusakan, kronologi kejadian, serta pihak yang bertanggung jawab. Aparat penegak hukum juga perlu memastikan apakah terdapat unsur kesengajaan dalam dugaan pembakaran tersebut.
Pengungkapan kasus tidak cukup hanya dengan mendata kerusakan bangunan dan inventaris. Identitas pelaku, motif, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain perlu dijelaskan berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti.
Bupati: Jabatan Bukan Hadiah Berdasarkan Marga
Selain mengecam perusakan aset daerah, Aner turut menyinggung persoalan penempatan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya.
Ia menegaskan bahwa jabatan dalam pemerintahan merupakan amanah yang harus diberikan berdasarkan kemampuan, integritas, dan persyaratan yang berlaku, bukan karena hubungan keluarga, kesamaan marga, maupun asal wilayah.
“Jabatan adalah amanah, bukan hadiah dan bukan pula hak yang harus diberikan hanya karena seseorang memiliki hubungan keluarga, marga, atau berasal dari wilayah tertentu. Setiap jabatan harus diisi oleh orang yang memiliki kemampuan, memenuhi persyaratan, berintegritas, dan siap bekerja untuk masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan itu menekankan pentingnya profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penempatan pejabat seharusnya mengutamakan kompetensi dan kebutuhan organisasi, bukan kepentingan kelompok atau hubungan kekerabatan.
Perbedaan pandangan terhadap kebijakan mutasi, rotasi, maupun penempatan pejabat semestinya diselesaikan melalui mekanisme pemerintahan yang berlaku. Perselisihan mengenai jabatan tidak boleh menjadi alasan untuk merusak fasilitas yang dibangun menggunakan uang negara.
Masyarakat Diminta Menjaga Aset Daerah
Aner mengajak seluruh elemen masyarakat, aparatur sipil negara, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Intan Jaya untuk menjaga situasi keamanan dan tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan bersama.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan daerah membutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat, bukan tindakan yang justru merusak fasilitas publik.
“Intan Jaya adalah rumah kita bersama. Mari kita jaga, kita bangun, dan kita majukan bersama-sama,” tutupnya.
Kasus perusakan dan dugaan upaya pembakaran Kantor Bupati Intan Jaya menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan hukum secara transparan. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diharapkan memastikan seluruh aset publik terlindungi serta pelayanan masyarakat tidak terganggu.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi kepolisian mengenai hasil penyelidikan, identitas pelaku, dan motif dugaan pembakaran tersebut masih diperlukan. Redaksi membuka ruang konfirmasi kepada Polda Papua Tengah maupun Polres Intan Jaya untuk melengkapi pemberitaan.