Markus Haim mempertanyakan sikap anggota DPRK Mimika dari Daerah Pemilihan (Dapil) V dalam menyikapi persoalan yang dialami masyarakat Jila dan Alama. Ia menilai anggota legislatif tidak boleh hanya menikmati posisi di parlemen tanpa membawa aspirasi masyarakat ke meja persidangan.
Menurut Markus, Dapil V bukan milik kelompok, suku, keluarga, atau kepentingan politik tertentu. Anggota DPRK yang terpilih dari dapil tersebut, kata dia, memiliki tanggung jawab menyuarakan kepentingan seluruh masyarakat yang berada di wilayah pemilihannya.
“Dapil lima itu wajib berbicara tentang masyarakat sipil daerah tersebut. Bukan familisme, bukan sukuisme, bukan keluargaisme. Kalau masyarakat tertindas diabaikan, itu model apa DPR seperti itu?” kata Markus Haim, Senin, 5 Oktober 2026.
Markus menyebut sejumlah wilayah yang masuk Dapil V, termasuk Tembagapura, Kuala Kencana dan Kwamki Narama. Menurut dia, anggota DPRK dari wilayah tersebut tidak semestinya menutup mata terhadap persoalan Jila dan Alama hanya karena persoalan itu tidak secara langsung menyangkut wilayah asal mereka.
“Entah dari Tembagapura, Kuala Kencana, Kwamki Narama atau dari mana pun yang masuk Dapil V, wajib berbicara tentang masyarakat,” ujarnya.
Desak Persoalan Jila dan Alama Dibawa ke Paripurna
Markus mendesak DPRK Mimika memasukkan kembali persoalan Jila dan Alama dalam pembahasan resmi lembaga legislatif. Ia meminta pimpinan DPRK dan pemerintah daerah duduk bersama untuk mencari penyelesaian.
Ia menilai persoalan masyarakat tidak seharusnya dilempar kembali kepada kepala kampung atau masyarakat untuk menyelesaikannya sendiri.
“Jangan larinya ke kepala kampung, jangan larinya ke masyarakat. Itu fungsi kerja seorang DPR, seorang DPRK, sebagai penyalur aspirasi masyarakat,” kata Markus.
Ia juga meminta Bupati Mimika dan Ketua DPRK Mimika mengambil langkah untuk membahas persoalan tersebut secara serius.
Menurut Markus, penyelesaian persoalan Jila dan Alama tidak boleh dilakukan secara parsial ataupun dengan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu.
“Jangan pilih seseorang. Jangan jadi panitia kecil. Ini hal serius, masalah serius,” ujarnya.
Bukan Lagi Soal Lawan Politik
Markus menegaskan pernyataannya tidak berkaitan dengan pertarungan politik ataupun upaya menyerang lawan politik. Ia mengatakan persoalan yang dibicarakannya kini menyangkut keamanan, kedamaian dan kondisi masyarakat di Kabupaten Mimika.
“Lawan politik sudah lewat. Sekarang kita bicara untuk kedamaian dan keamanan daerah Kabupaten Mimika,” katanya.
Markus mengaku selama ini memilih diam sambil mengamati perkembangan persoalan sejak 12 Agustus 2026. Setelah lebih dari dua bulan, ia merasa perlu menyampaikan sikap secara terbuka.
“Kenapa saya pernah diam? Karena saya mengikuti dan mengamati sejak kejadian 12 Agustus 2026 sampai sekarang. Sudah dua bulan lebih. Sehingga kita harus bicara sekarang,” ujarnya.
Pilih Dialog, Bukan Kekacauan
Markus mengatakan masyarakat memiliki hak menyampaikan aspirasi apabila merasa persoalannya tidak mendapat respons. Namun ia menekankan penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai.
Ia menyebut demonstrasi damai sebagai salah satu bentuk penyampaian aspirasi yang dapat ditempuh masyarakat agar pemerintah mengetahui persoalan yang mereka hadapi.
“Kita harus membuktikan keadilan dan kejujuran. Kalau melakukan demonstrasi, lakukan secara damai supaya pemerintah mengetahui bahwa kita merasa tertindas,” kata Markus.
Ia meminta pemerintah dan DPRK tidak menunggu persoalan berkembang menjadi konflik terbuka. Menurut dia, penyelesaian harus dilakukan melalui dialog dan mekanisme pemerintahan serta lembaga legislatif.
“Negara membutuhkan keadilan dan kejujuran. Jangan ada manipulasi. Kita harus bertindak tegas, tetapi tetap menyelesaikan persoalan dengan damai dan kepala dingin,” kata Markus Haim.
