Buruh di Subang Geruduk Rumah Dinas Bupati
Polemik belum ditandatanganinya SK Dewan Pengupahan Kabupaten Subang memanas. Ratusan perwakilan buruh dari berbagai serikat mendatangi Rumah Dinas Bupati Subang, Selasa (4/11), untuk mendesak segera ditandatanganinya SK Dewan Pengupahan.
Ketua SPSI Kabupaten Subang, Warlan menjelaskan duduk persoalannya di depan awak media.
“Aksi buruh hari ini ke tak lain untuk mendesak Bupati Subang Reynaldy segera menandatangani SK Dewan Pengupahan,” tegas Warlan.
SK Sudah Habis Masa Berlakunya
Masa berlaku SK Dewan Pengupahan Kabupaten Subang periode sebelumnya sudah habis. Secara aturan, SK baru harus segera diterbitkan agar Dewan Pengupahan punya legalitas untuk bekerja.
“Bagaimana mau kita membahas UMK 2027 sedangkan yang membahasnya yaitu Dewan Pengupahan belum di-SK-kan?” ujarnya.
Pembahasan UMK Terancam Molor
Tugas utama Dewan Pengupahan adalah melakukan survei, rapat, dan memberikan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) kepada Bupati untuk kemudian diusulkan ke Gubernur Jabar.
“Jika SK tidak segera terbit, ada celah hukum. Pihak pengusaha bisa mempertanyakan legalitas rapat pengupahan. Akibatnya, pembahasan UMK 2027 bisa terlambat dan merugikan ribuan buruh di Subang,” katanya.
* Alasan Keterlambatan – Pergantian Kadisnaker*
Menurut informasi yang diterima buruh dari internal, draf SK sebenarnya sudah disodorkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Subang ke meja Bupati.
Namun belum ditandatangani karena ada pergantian Kepala Disnaker dari pejabat lama ke pejabat baru. Pejabat baru disebut ingin merevisi komposisi keanggotaan Dewan Pengupahan, siapa saja yang berhak duduk sebagai unsur buruh, pengusaha, pemerintah, dan akademisi.
“Buruh menilai alasan itu tidak seharusnya menghentikan proses. Revisi bisa dilakukan nanti dengan SK perubahan, yang penting SK induk terbit dulu,” tandasnya
4. Tuntutan Tegas: Teken Hari Ini
Buruh meminta audiensi langsung dengan Bupati Subang, Sekda, atau Asda terkait agar persoalan ini terang benderang.
Mereka memberi deadline agar SK ditandatangani hari itu juga.
“Kami berharap Bupati hari ini sampai malam pun harus selesai. Kalau tidak, gelombang aksi itu akan lebih besar karena ini menyangkut dengan upah para pekerja yang ada di Kabupaten Subang,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika tuntutan tidak dipenuhi, serikat buruh akan mengkonsolidasikan aksi yang lebih besar dengan melibatkan seluruh anggota di kawasan industri Subang.
Hingga sore ini, pihak Pemkab Subang belum memberikan keterangan resmi. Wartawan masih mencoba menghubungi pihak Pemkab Subang. Sementara itu Bupati Subang Reynaldy hingga saat ini tidak ada ditempat.
Hingga pukul 17.00 WIB Ratusan buruh masih mengepung Rumah Dinas Bupati Subang.
Sementara perwakilan buruh dan Pemkab Subang yang diwakili Kadisnakertrans dan Kabag Hukum masih melakukan audiensi di ruang rapat Bupati Subang.