Masalah pemenuhan hak dasar terkait akses air bersih, sanitasi layak, dan pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, hingga kini dinilai masih berjalan lambat. Pemkab Karawang didesak segera melakukan akselerasi kebijakan nyata untuk mengatasi ketimpangan layanan di masyarakat.
Merespons kondisi tersebut, Koalisi Prima WASH bersama Forum CSO WASH Karawang bergerak cepat dengan menggelar Multi Stakeholder Forum (MSF) di hotel Swiss ball Karawanf. Forum dialog strategis ini dihadiri oleh jajaran otoritas daerah, akademisi, sektor swasta, hingga elemen masyarakat sipil guna membedah berbagai persoalan teknis di akar rumput.
Dari hasil evaluasi bersama, elemen masyarakat sipil menyoroti mandeknya program akibat kevakuman wadah koordinasi resmi bentukan daerah. Padahal, wadah tersebut seharusnya menjadi motor penggerak utama eksekusi program di lapangan.
Perwakilan Perkumpulan Inisiatif, Pius, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja lini koordinasi bentukan Pemkab Karawang. Ia menyebut Pemkab sebenarnya memiliki Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) serta Forum PKP, namun lembaga tersebut justru mati suri.
“Jika membaca regulasinya, format Forum PKP itu sebenarnya persis seperti kegiatan MSF ini. Oleh karena itu, jika benar sedang vakum, kami berharap MSF ini bisa menjadi langkah awal untuk mereaktivasi kembali Forum PKP Karawang. Terlebih, isu yang dibawa sama, yaitu air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah,” tegas Pius.
Pius memaparkan bahwa persoalan krusial ini terbagi dalam dua klaster besar, yaitu di tingkat komunitas dan tingkat kebijakan. Untuk tingkat komunitas, pihaknya berkomitmen mengawal langsung sumbatan komunikasi yang terjadi di lapangan.
“Contohnya seperti masalah di Dusun Tanah Timbul dan beberapa kendala koordinasi yang dialami teman-teman komunitas SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dengan pemerintah daerah. Pasca-forum ini, kami akan mendatangi langsung pihak-pihak yang telah berkomitmen,” lanjutnya.
Sementara di tingkat kebijakan, Koalisi mendesak Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Karawang untuk tidak menutup mata terhadap kemandirian warga yang mengelola air dan sampah secara swadaya. Pius menuntut agar inisiatif warga tersebut segera diwadahi dalam regulasi tertulis yang konkret.
Rekomendasi reaktivasi Pokja dan Forum PKP dinilai menjadi satu-satunya formulasi jitu untuk mengurai kebuntuan sektor sanitasi di wilayah krisis. Langkah taktis dari koalisi masyarakat sipil ini pun langsung mendapat apresiasi serta dukungan penuh dari pihak Kecamatan Cilamaya Wetan.
Kini bola panas berada di tangan Pemkab Karawang. Bapperida Karawang dituntut segera merumuskan regulasi konkret serta mengintegrasikan anggaran dukungannya ke dalam APBD Tahun Anggaran 2027. Integrasi fiskal ini mutlak diperlukan sebagai bentuk rekognisi dan dukungan nyata negara terhadap hak dasar warga Karawang.